peraturan ptsl. Pengaturan pendaftaran tanah telah diatur. peraturan ptsl

Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. Tata Laksana PTSL sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo Peraturan Mentri. LATAR BELAKANG Kegiatan PTSL saat ini adalah. Bisnis. Pasal 3 Biaya persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembahasan Konsep Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Tahun 2021. Pendampingan pembagian sertifikat tanah tahap 2 Program PTSL ini melibatkan 6 petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember dan 12 anggota Pokmas Slawu hingga jumlah total 238 sertifikat tanah telah berhasil dibagikan kepada masyarakat yang telah mengikuti program PTSL yang dapat mampu membawa. PERBUP_83_TH_2017. 2020/No. Keywords: Comlete Systematic Land Registration (PTSL), Implementation, National Land Agency (BPN). 259, jdih. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap format surat keputusan kepala kantor wilayah tentang penugasan pegawai yang diperbantukan untuk melaksanakan ptsl pada kantor pertanahan keputusan kepala kantor wilayah badan. Baik Prona maupun PTSL, keduanya sudah terintegrasi. Program ini tertuang dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018. 457 bidang, dan Kota Tanggerang Selatan ditarget 21. 067 bidang. Halaman : 1. com via telepon, Kamis (31/3/2022). Pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 6 T ahun 2018, yang memberikan ruang kemudahan dalam . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selain Prona, program sertifikasi tanah dari pemerintah juga ada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Judul. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan persiapan, penyuluhan, pengukuran, pembuatan Gambar Ukur, Entry Data dan Pembuatan Peta Bidang Tanah yang selanjutnya diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan Sertipikat Tanah. Berdasarkan PERWALI Kota Bontang No. Keputusan Kepalo Tiyuh Ttg Tim Penyusunan Perti Apbt 2019. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018. (2) Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Latar Belakang Tata Naskah Dinas. “Ketika melebihi, tentu dianggap pungli dan penyelesaiannya sudah ke ranah. Peraturan Desa Toyomarto Ptsl 2020. Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam. PTSL dengan program-program sebelumnya, presiden memantau, mengevaluasi bahkan turun tangan langsung dalam pembagian sertipikat dalam pelaksanaan PTSL. Peraturan ptsl. Pasal 3 Biaya persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam AnggaranPeraturan Perundang-undangan. Cara Pengajuan Optimalisasi Optimalisasi anggaran PTSL dilakukan dengan proses pengajuan revisi anggaran sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan lainnya yang. 4, LL SETNEG : 27 HLM. 6 T ahun 2018, yang memberikan ruang kemudahan dalam . “Program PTSL. (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. "Biaya PTSL belum bisa kita tentukan, nantinya yang akan menentukan adalah panitia yang kita bentuk dari peserta PTSL, dari unsur masyarakat yang mempunyai tanah belum bersertifikat. PTSL sendiri merupakan strategi percepatan penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UUPA. 0. E. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. 2016/NO. Periode Pra-Program PTSL Program PTSL Sumber: Data Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, 2018 Salah satu kunci keberhasilan realisasi nasional pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 dan 2018 adalah mengatasi keterbatasan dalam komponen Man dan sekaligus Machine yaitu jumlah SDM Surveyor Kadastral yang selama ini bertumpu pada Aparatur Sipil. (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemohon PTSL atau6,452. U. BPN No. Menteri A TR/Ka BPN No. Kata kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl); pengumuman data. Penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 6 tahun. PERBUP 70_2019 _Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. PTSL menggunakan kearifan lokal untuk menjamin kualitas identifikasi Subyek Hak Atas Tanahnya serta mempelajari peraturan perundangan mengenai Pendafatarn Tanah Sistematik Lengkap. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. INFOASN. E. 2. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkanPTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 10. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Kudus. Ketentuan Peralihan; 6. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan. Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut : a. Luasnya wilayah diPTSL yang diatur dalam Pasal 33 Per aturan . atau belum mampu membayar. Perwal_No_75_Tahun_2019. (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 DI KABUPATEN DOMPU” dapat diselesaikan. setkab. PTSL, diharapkan semua bidang tanah masyarakat terukur dan memiliki legalitas berupa sertipikat tanah. (PTSL). KRT. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan kegiatan Pemetaan Peta Tematik Pertanahan dan ruang (PTPR). Untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan. Dari hasil penelitian ini pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara yuridis normatif sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan kaidah aturan perundang-undangan dalam aturan sistem hukum positif di Indonesia. 4 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai melalui tugas akhir ini adalah: 1. Sertifikat PTSL yang telah terbit sejak Januari 2022 dapat diberikan pembebasan BPHTB apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, penugasan Panitia Ajudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan/atau wilayah kerja,. Kemudian masyarakat yang masih memiliki hutang dimaksud melakukan pengurusan BPHTB pada tahun 2021. Untuk diketahui, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pertanahan di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau setingkatnya. PERATURAN. T. PTSL sebagai bagian dari program Nawa Cita Presiden RI (Joko Widodo), dengan target lima juta sertipikat tahun 2017 untuk seluruh Indonesia. com Abstract—Land registration which aims to provide legal certainty is known as Rechts Cadaster / Legal Cadastre. T. mensukseskan program PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“PTSL”) Guna menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“Permen ATR/BPN 6/2018”). disebut PTSL)10. go. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ini Syarat Mengurus Program PTSL . PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA AJUDIKASI PTSL DAN SATUAN TUGAS (SATGAS) Panitia Ajudikasi PTLS Panitia Ajudikasi Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Penugasan dengan Satuan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap format surat keputusan kepala kantor wilayah tentang penugasan pegawai yang diperbantukan untuk melaksanakan ptsl pada kantor pertanahan keputusan kepala kantor wilayah "Jadi saat PTSL diluncurkan pada 2017, kami juga memasang batas maksimal untuk desa boleh menarik biaya kepada masyarakat," ujar Suyus Windayana dalam konferensi pers virtual, Jumat (03/02/2022). 24 Tahun 1997 "tumpang tindih" dengan Permen ATR/Ka. Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pada pelaksanaannya telah mengalami revisi yaitu Peraturan. 24 Tahun 1997 "tumpang tindih" dengan Permen ATR/Ka. Peraturan Bupati untuk biaya persiapan. BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN. Menteri A TR/Ka BPN No. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan g Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS. U. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 merupakan PTSL dengan skema baru, berdasarkan identifikasi, formulasi, implementasi dan evaluasi pelaksanaan PTSL pada tahun-tahun sebelumnya, serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru diterbitkan. Peraturan Kepala Desa Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penggunaan Dana Pendampingan Pelaksanaan Program. sebelumnya, serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-. PTSL TAHUN 2023. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan. Subang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik IndonesiaJuknis PTSL 2021 | PDF. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Modul Pengantar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sangat diperlukan bagi peserta Diklat Pendaftaran Tanah Sistemasis Lengkap dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peraturan perundangan terkait dengan pendaftaran tanah sistematis, peraturan perundangan terkait dengan PTSL, petunjuk teknis terkait dengan PTSL,. Oleh: Dr. Saat ini dari 126 juta bidang tanah diBAB IV SOSIALISASI Pasal 10 Dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL, khususnya pembiayaan persiapan PTSL yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dapat bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal. RPJMD_2018_-_2023_compressed. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang. Salah satunya biaya ketika Pra-PTSL yang dibantu atau diakomodir Pemerintah Desa ( Pemdes ). idABSTRAK: bahwa dengan adanya penambahan terget bidang tanah untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya sebanyak 3. 2547. 000 (tujuh belas ribu) bidang tanah. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pemalang dengan beberapa ketentuan sebagai berikut mengubah Pasal 5 tentang Pembiayaan PTSL pada APBN, 10 ayat (1) tentang biaya, dan Pasal 13. Tipe Dokumen. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Situbondo. (2) Penggunaan biaya persiapan PTSL yang bersumber dari masyarakat pemohon dipertanggungjaw abkan oleh Panitia Pelaksana PTSL kepadaJudul. PTSL ditingkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. “PTSL merupakan bagian dari solusi pendaftaran tanah di Indonesia,” pungkasnya. BAB 111 KERINGANAN PAJAK Pasal 12 Bupati dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertipikat dalam YPSL dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020. Hakikatnya pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan warga negara Republik. 11. semarangkab. Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6. Gusmisa Vivi UtamiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: gusmisavivi14@yahoo. Peraturan Bupati No. Ketika desa tempat tinggal ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan PTSL, tentu masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah persyaratan hingga biayanya. Praktik pungli PTSL tersebut dapat dihentikan. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Meski demikian, ia berharap agar masyarakat yang menjadi. PTSL yang diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. BAB II OBJEK PTSL Pasal 2 (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Daerah. Ketentuan Penutup. 3/JUKNIS-HK. PERBUP 70_2019 _Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. PERBUP 70_2019 _Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan. Salinan Menimbang Mengingat BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 53 TAHUN 2017 PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, ra, bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian 1. Hal ini menjadi lebih rumit mengingat, peraturan tentang PTSL ini hanya ditetapkan dalam hirarki hukum setingkat Peraturan Menteri. Skema penganggaran PTSL Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodasi pola keterlibatan masyarakat dalam PTSL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK. Langkat adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. 6 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 . 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Pasal 4 Subjek PTSL adalah Peserta Program PTSL dengan kriteria orang perorangan atau Instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai bidang tanah di Daerah untuk keperluan Pendaftaran Tanah. Dia mengungkapkan bahwa kejaksaan sudah memiliki beberapa bukti kuat untuk menetapkan SM sebagai tersangka. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota. Seperti halnya program strategis PTSL, penerbitan sertifikat bidang tanah sejak 2017 lalu terus meningkat. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4 (1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada APBN, kecuali untuk pembiayaan persiapan. 2022/No. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Daerah secara adil dan merata; dan b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria danTata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 4. July 2018. Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 000,- bidang pertahun, untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu 80 tahun. 250. Jakarta - . T. pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni Peraturan . Adapun dasar pengenaan BPHTB diatur pada Pasal 46. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022. Salah satu daerah yang mengikuti Program PTSL yaitu Kota Batu yang sebelumnya juga mengikuti Proyek Operasi. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan kuasa-Nya memperkenankan kita untuk tetap melaksanakan tugas-tugas pertanahan dengan baik, dan dapat kita laksanakan secara lebih baik lagi, dengan penerbitan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 3/JUKNIS-HK. (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada peserta PTSL atau Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembebanan biaya dalam kegiatan Persiapan PTSL kepada masyarakat; Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya dalam rangka kegiatan Persiapan PTSL. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan PTSL dengan skema baru, berdasarkan identifikasi, formulasi, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan PTSL. Menimbang: bahwa untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. nah pada pasal 15 berikutnya di jelaskan sumber biayanya. Permen ATRBPN No. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat. status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4. BAB IV SOSIALISASI. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali digulirkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, dengan target sebanyak 65 ribu bidang tanah disertifikasi. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI. pelaksanaan program PTSL, bagi yang tidak . 1. PERATURAN DESA KARANGSARI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. CO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang. berlaku. dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 2023. 2018, Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanBerdasarkan Surat Keputusan bersama 3 Menteri yakni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan. Biaya yang sebenarnya harus dibayarkan untuk kegiatan PTSL adalah Rp 150. 02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020. Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. 12, BN.